LBH Situmeang Gelar Diskusi Sumpah Pemuda Ungkap Maladministrasi di BPN Kabupaten Tangerang

PantauNusantara.com KABUPATEN TANGERANG –  Pelayanan publik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang diindikasikan terjadi maladministrasi dan penyalahgunaan pelayanan yang mengakibatkan kerugian materil serta imateril terhadap masyarakat. Lembaga tersebut dinilai tidak memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap masyarakat. Dalam beberapa pelayanan banyak yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Hal itu diungkapkan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Situmeang, Anri Saputra Situmeang dalam diskusi memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan tema “Peran Pemuda Dalam Kajian Hukum Terkait Maladministrasi di Instansi BPN Kabupaten Tangerang” di Happy Coffee Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Senin siang 29 Oktober 2018.

Menurut Direktur LBH Situmeang, Anri Saputra Situmeang dalam acara tersebut pihaknya mengundang Kepala BPN /ATR Kabupaten Tangerang dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Namun sangat disesalkan kedua petinggi lembaga tersebut tidak hadir.

“Kami telah mengundang Kepala BPN/ATR Kabupaten Tangerang dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Ternyata beliau-beliau tidak hadir dan tidak ada utusan yang mewakilinya. Mustinya beliau-beliau berkenan hadir di sini untuk berdiskusi bersama mencari penyelesaian permaslahan,” ungkap Anri Saputra Situmeang.

Hadir dalam acara itu Penasehat LBH Situmeang, Dasterius Situmeang dan seluruh jajaran. Acara dipandu Yuli Andiani dan Daniel Lumbantoruan Sihombing.

Pengamat pelayanan dan kebijakan publik Dedi Setiadi yang menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tersebut menegaskan hendaknya BPN memberikan pelayanan sesuai SOP. Sebab kinerja lembaga ini dipantau Ombudsman. Ini semua diatur dalam Peraturan BPN 1/2010.

“BPN harus memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat,” ungkap Dedi.

Ketua Divisi Hukum Perdata LBH Situmeang, Bani Irwan menyoroti tiga hal pelayanan di BPN Kabupaten Tangerang. Yakni balik nama, pemberian hak dan pembuatan sertifikat. Di ketiga pelayanan tersebut, menurut Bani Irwan sangat tampak terjadi maladministrasi yang berpotensi perbuatan korupsi.

“Balik nama seharusnya selesai dua jam, ternyata bisa tiga hari. Pemberian hak harusnya 38 hari, bisa mulur sampe 2,5 bulan. Pembuatan sertifikat tanah seharusnya 98 hari, hasilnya satu tahun belum selesai. Laporan masyarakat ini ga maen-maen” ungkap Bani Irwan.

Bani Irwan menyebut maladministrasi di lembaga ini terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Hal ini menurutnya akan menghilangkan kepercayaan publik terhadap BPN.

Direktur LBH Situmeang, Anri Saputra Situmeang mengungkapkan BPN sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan publik harusnya BPN mempermudah masyarakat.

“Kami, pemuda memantau pelayanan publik. Jangan cuma semboyan ‘Ikhlas Melayani Anda’. Kami sebagai pemuda lebih mengedepankan pencegahan ketimbang penindakan,” tegas Anri Saputra Situmeang.

Anri meminta kepada Divisi Hukum Perdata LBH Situmeang untuk melakukan pelaporan kepada inspektorat dan Ombudsman terkait maladministrasi di BPN Kabupaten Tangerang.***

Ateng Sanusih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *