Perda 8/2018 Segera Diberlakukan, PKL Jualan di Badan Jalan Bakal Kena Denda Rp500 Ribu

PantauNusantara.com KOTA TANGERANG – Efektif mulai Februari 2019 Pemerintah Kota Tangerang memberlakukan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2018 tentang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Perda 8/2018 Tramtibum Linmas). Bagi mereka yang melanggar Perda ini dikenakan sanksi denda cukup berat.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Kabid Gakumda Satpol PP) Kota Tangerang, Kaonang SSos MM kepada wartawan di Mako Pol PP, Jl Daan Mogot No 5 Sukarasa, Selasa pagi 13 November 2018.

“Dalam Perda 8/2018 ini Pedagang kaki lima yang dagang di badan jalan didenda minimal Rp500 ribu. Tempat usaha yang sudah disegel namun masih melakukan aktivitas maka dikenakan denda minimal Rp5 juta,” jelas Kaonang didampingi Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Dede Purkon.

Selama ini Satpol PP, sambung Kaonang, merazia pedagang minuman keras (Miras) dengan sudah payah. Namun ganjaran hukuman yang ditimpakan kepada penjual kasih sangat ringan. Mereka didenda hanya kisaran ratusan ribu rupiah. Sangat jarang ada yang didenda mencapai jutaan rupiah.

“Terus terang secara pribadi saya kecewa dengan sanksi yang ringan itu. Namun itu kan keputusan hukum dari hakim di pengadilan. Dengan Perda 8/2018 ini maka sanksinya berat,” ungkap Kaonang.

Dijelaskan Kaonang, Pemkot Tangerang terus mensosialisasi Perda ini melalui media cetak, media online dan stiker serta spanduk. Melalui sosialisasi yang gencar ini, jelas Kaonang diharapkan agar masyarakat bisa memahami dan mengetahui bahwa Perda ini segera diberlakukan.

“Ini harapan Satpol PP, Kota Tangerang ini harus tertib. Perda ini sudah disahkan dan akan diberlakukan Januari 2019. Diharapkan organidasi perangkat dinas terkait untuk membantu memasang rambu-rambu yang diatur dalam Perda ini.

Sementara itu Koordinator PPNS, Dede Purkon menambahkan Perda ini sudah diketok palu di DPRD. Namun proses pengkajian di provinsi dan Kementerian hukum HAM baru selesai. Dalam Perda ini mengatur banyak hal.***

Ateng Sanusih | Muhammad Fadhilah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *