Hukum

Reklame Menunggak Pajak Ditertibkan Satpol PP

PantauNusantara.com KOTA TANGERANG – Dalam upaya menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak reklame, Tim Beruang Hitam Gakumda Satpol PP bersama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Tangerang melakukan penertiban terhadap billboard — reklame luar ruang — yang membandel terhadap kewajibannya membayar pajak.

Tindakan sementara yang dilakukan Beruang Hitam Gakumda Satpol PP Kota Tangerang terhadap pengusaha reklame yang lalai terhadap kewajiban membayar pajak, yakni memasang stiker belum bayar pajak daerah pada media reklame, Rabu 20 Februari 2019.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Kabid Gakumda Satpol PP) Kota Tangerang, Kaonang SSos MM menegaskan sinergisitas Satpol PP bersama DPKD untuk menertibkan reklame yang menunggak pajak daerah. Pajak reklame ini merupakan potensi PAD Kota Tangerang.

Disebutkan Kaonang, adapun reklame yang ditempeli stiker belum membayar pajak daerah yakni vidiotron Alam Sutra, billboard Ikea, Alfamart, Honda Premiun Matic Day dan Bank BJB.

“Bila reklame sudah dipasang stiker belum bayar pajak daerah namun tidak kunjung bayar pajak, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Gakumda Satpol PP Kota Tangerang akan mengambil tindakan tegas dengan menurunkan atau mencopot reklame yang terpasang,” tegas Kabid Gakumda Satpol PP, Kaonang.***
• Ateng Sanusih

Satpol PP Ingatkan Pengasong di Lampu Merah Bisa Didenda Rp500 Ribu

PantauNusantara.com KOTA TANGERANG – Sebelum diberlakukan efektif Januari 2019, Satpol PP Kota Tangerang intensif melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2018 tentang Keamanan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Kamtibmas Linmas) kepada para pedagang kaki lima (PKL) dan asongan yang berjualan di tempat/kawasan terlarang.

“Pekan kemarin kami melakukan sosialisasi mengenai Perda 8/2018 terhadap para PKL di kawasan Pasar Lama Jl Kisamaun. Hari ini, Senin 3 Desember 2018 kami pun mengingatkan terhadap pedagang asongan yang berjualan di sejumlah persimpangan lampu merah,” Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Kabid Gakumda Satpol PP) Kota Tangerang, Kaonang menjelaskan hal itu Selasa 4 Desember 2018.

Diterangkan Kaonang, pelaksanaan tugas ini atas perintah Kepala Satpol PP Kota Tangerang, Mumung Nurwana. Para pedagang asongan yang berjualan di sejumlah persimpangan Kota Tangerang itu dijemput satu persatu oleh Bidang Gakumda. Kemudian mereka dikumpulkan di Mako Satpol PP Kota Tangerang. Para pengasong diberi pencerahan tentang Perda 08 tahun 2018 serta diingatkan perihal larangan berdagang di lampu merah.

“Sebanyak 35 pedagang asongan yang berjualan di sejumlah lampu merah kami kumpulkan di Mako Satpol PP. Kepada pengasong ditegaskan, bila masih berjualan di lampu merah kembali maka akan diingatkan kembali. Bila sudah diingatkan namun tetep membandel, maka barang dagangannya akan disita,” jelas Kaonang.

Dalam kesempatan tersebut, sambung Kaonang disampaikan pula apabila Perda 8/2018 efektif diberlakukan, para PKL dan pengasong kemudian kedapatan berjualan tidak di tempat semestinya maka akan dikenakan denda sebesar Rp500 ribu atau kurungan penjara.

“Dari 35 pedagang asongan di lampu merah yang dikumpulkan ternyata hanya lima orang ber-KTP Kota Tangerang. Selebihnya mereka warga luar Kota Tangerang yang mengasong di lampu merah di wilayah sini,” ungkap Kaonang.

Usai diingatkan, tambah Kaonang, dengan mengedepankan sikap humanis dan tegas serta berintegritas, Bidang Gakumda meminta kepada seluruh pedagang asongan untuk kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Mereka dibekali transport pulang masing-masing Rp10 ribu.***

• Ateng Sanusih | Yahya Suhada

Buruh Demo, Perusahaan Cabut Gugatan

Puluhan buruh melakukan unjuk rasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, di Jalan S. Parman Jakarta Barat. Para buruh yang berseragam merah-merah bertuliskan KASBI itu menyampaikan aspirasi secara bergantian tepat di depan pintu gerbang Pengadilan Negeri yang dikawal ketat oleh sejumlah aparat keamanan gabungan dari Polri, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam orasi-orasinya, para buruh yang berunjuk rasa meminta kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menolak gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT. Sumber Bahagia Metalindo terhadap dua rekan mereka, yakni Burhanudin dan M. Nurdin.

Tidak dalam waktu yang lama, para buruh yang berunjuk rasa perwakilannya dipertemukan dengan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh pihak aparat keamanan.

Menurut keterangan salah satu peserta unjuk rasa yang turut serta menjadi perwakilan, menyatakan bahwa tindakan perusahaan yang menggugat Burhanudin dan M. Nurdin merupakan bentuk kesewenang-wenangan dan arogansi pengusaha serta tidak mencerminkan sifat kemanusiaan.

“Ini tidak berperikemanusiaan. Ibaratnya Burhanudin dan Nurdin bekerja kepada majikan untuk memperbaiki atap rumah namun terjatuh dan tertimpa tangga, lalu oleh majikan hendak ditimpa kembali dengan benda lainnya”,  tutur Ramlan kepada pantaunusantara.com

Ramlan menambahkan bahwa perkara gugatan perbuatan melawan hukum semacam ini telah terjadi beberapa kali di pengadilan negeri lainnya dan keseluruhannya ditolak.

 Agenda sidang mediasi antara Penggugat dengan Tergugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya (PMA Law) pun berlangsung usai perwakilan buruh bertemu dengan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Sementara proses sidang mediasi berlangsung, pengunjuk rasa dan perwakilan buruh menunggu di luar pengadilan.

Dari informasi yang didapat oleh redaksi, mediasi berjalan alot dan terjadi deadlock (tidak ada kesepakatan) sehingga persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara, namun sebelum proses pemeriksaan pokok perkara berlangsung penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim mencabut gugatannya.

Penulis: Musri

Editor: Irman

Perda 8/2018 Segera Diberlakukan, PKL Jualan di Badan Jalan Bakal Kena Denda Rp500 Ribu

PantauNusantara.com KOTA TANGERANG – Efektif mulai Februari 2019 Pemerintah Kota Tangerang memberlakukan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2018 tentang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Perda 8/2018 Tramtibum Linmas). Bagi mereka yang melanggar Perda ini dikenakan sanksi denda cukup berat.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Kabid Gakumda Satpol PP) Kota Tangerang, Kaonang SSos MM kepada wartawan di Mako Pol PP, Jl Daan Mogot No 5 Sukarasa, Selasa pagi 13 November 2018.

“Dalam Perda 8/2018 ini Pedagang kaki lima yang dagang di badan jalan didenda minimal Rp500 ribu. Tempat usaha yang sudah disegel namun masih melakukan aktivitas maka dikenakan denda minimal Rp5 juta,” jelas Kaonang didampingi Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Dede Purkon.

Selama ini Satpol PP, sambung Kaonang, merazia pedagang minuman keras (Miras) dengan sudah payah. Namun ganjaran hukuman yang ditimpakan kepada penjual kasih sangat ringan. Mereka didenda hanya kisaran ratusan ribu rupiah. Sangat jarang ada yang didenda mencapai jutaan rupiah.

“Terus terang secara pribadi saya kecewa dengan sanksi yang ringan itu. Namun itu kan keputusan hukum dari hakim di pengadilan. Dengan Perda 8/2018 ini maka sanksinya berat,” ungkap Kaonang.

Dijelaskan Kaonang, Pemkot Tangerang terus mensosialisasi Perda ini melalui media cetak, media online dan stiker serta spanduk. Melalui sosialisasi yang gencar ini, jelas Kaonang diharapkan agar masyarakat bisa memahami dan mengetahui bahwa Perda ini segera diberlakukan.

“Ini harapan Satpol PP, Kota Tangerang ini harus tertib. Perda ini sudah disahkan dan akan diberlakukan Januari 2019. Diharapkan organidasi perangkat dinas terkait untuk membantu memasang rambu-rambu yang diatur dalam Perda ini.

Sementara itu Koordinator PPNS, Dede Purkon menambahkan Perda ini sudah diketok palu di DPRD. Namun proses pengkajian di provinsi dan Kementerian hukum HAM baru selesai. Dalam Perda ini mengatur banyak hal.***

Ateng Sanusih | Muhammad Fadhilah