Gugatan PMH

Lamban Di Tangani , Korban Kebakaran: Masa Jual Celana Dalam Tuk Bangun Rumah.

PANDEGLANG – Paskah kebakaran yang menelan dua korban jiwa, keluarga korban mengatakan, bahwa ia tidak memiliki apa-apa lagi, begitu juga untuk hidup hari-harinya saja susah.

Demikian disampaikan Andri warga Pasir Pendey RT03/07, Desa Cililitan, Kecamatan Pucung, Pandeglang, Banten, saat ditemui di rumahnya.

“Kami sudah tidak punya apa-apa lagi untuk hidup sehari-hari saja susah, ditambah lagi sekarang kami sudah tidak memiliki tempat tinggal,” kata Andri.

Lanjutnya, semua keluarga dekatnya sudah mengumpulkan bantuan sedikit, tapi itu kata Andri cuma cukup untuk makan. Ia juga mengatakan, masa iya harus jual celana dalam.

“Saya sudah coba mengajukan kepada pemerintah Desa Cililitan, hanya kata Kepada Desa Arif Riva’i, pengajuan sudah di ajukan Kepada Dinas Sosial Kecamatan Picung melalui Rohadi,” ungkap Andri.

Sambung Andri, hari kedua pasca kebakaran ia juga telah dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Pendeglang, Banten, hanya berupa pakaian dan makanan. Namun sampai sekarang ujar Andri, dia belum mendapatkan respon terkait bantuan pemerintah untuk membangun rumahnya kembali meski tidak seperti semula.

“Sekarang kami tinggal dari rumah tetangga ke tetangga, berpindah-pindah, saya bingun minta bantuan kepada siapa lagi kalau bukan dengan pemerintah Pandeglang,” ujarnya.

Andri juga menambahkan, selain pemkab ia juga berharap kepada pemerintah Provinsi Banten maupun pusat untuk dapat membantunya.

“Saya berharap kepada Bapak Gubernur Banten mengintruksikan dinas sosial provinsi Banten untuk membantu kami, sekarang kami makan satu hari dengan Indomie rebus,” tutupnya.

Sementara itu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Rohadi menyampaikan, bahwa perlu proses terkait bantuan anggaran pemerintah, namun kata dia, itupun jika ada anggarannya.

“Yang kena kebakaran dan angin puting beliung bukan hanya satu, dan saya tidak bisa menjanjikan adanya bantuan pembangunan, tugas saya hanya buat proposal dan mengusulkan saja melalui dinas terkait,” pungkasnya saat dimintai konfirmasi oleh tim pantaunusantara Pandeglang, Selasa (7/5/2019).

Penulis : M. Rohim.

Buruh Demo, Perusahaan Cabut Gugatan

Puluhan buruh melakukan unjuk rasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, di Jalan S. Parman Jakarta Barat. Para buruh yang berseragam merah-merah bertuliskan KASBI itu menyampaikan aspirasi secara bergantian tepat di depan pintu gerbang Pengadilan Negeri yang dikawal ketat oleh sejumlah aparat keamanan gabungan dari Polri, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam orasi-orasinya, para buruh yang berunjuk rasa meminta kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menolak gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT. Sumber Bahagia Metalindo terhadap dua rekan mereka, yakni Burhanudin dan M. Nurdin.

Tidak dalam waktu yang lama, para buruh yang berunjuk rasa perwakilannya dipertemukan dengan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh pihak aparat keamanan.

Menurut keterangan salah satu peserta unjuk rasa yang turut serta menjadi perwakilan, menyatakan bahwa tindakan perusahaan yang menggugat Burhanudin dan M. Nurdin merupakan bentuk kesewenang-wenangan dan arogansi pengusaha serta tidak mencerminkan sifat kemanusiaan.

“Ini tidak berperikemanusiaan. Ibaratnya Burhanudin dan Nurdin bekerja kepada majikan untuk memperbaiki atap rumah namun terjatuh dan tertimpa tangga, lalu oleh majikan hendak ditimpa kembali dengan benda lainnya”,  tutur Ramlan kepada pantaunusantara.com

Ramlan menambahkan bahwa perkara gugatan perbuatan melawan hukum semacam ini telah terjadi beberapa kali di pengadilan negeri lainnya dan keseluruhannya ditolak.

 Agenda sidang mediasi antara Penggugat dengan Tergugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya (PMA Law) pun berlangsung usai perwakilan buruh bertemu dengan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Sementara proses sidang mediasi berlangsung, pengunjuk rasa dan perwakilan buruh menunggu di luar pengadilan.

Dari informasi yang didapat oleh redaksi, mediasi berjalan alot dan terjadi deadlock (tidak ada kesepakatan) sehingga persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara, namun sebelum proses pemeriksaan pokok perkara berlangsung penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim mencabut gugatannya.

Penulis: Musri

Editor: Irman