Perjanjian Kerja

Syukuran Kemenangan Jokowi, Relawan Bagikan Takjil dan Santunan Anak Yatim

BANTEN-Dewan Pimpinan Wilayah Jangkar Bojo Jokowi Provinsi Banten mengadakan buka bersama dan syukuran atas kemenangan Jokowi dalam pemilu, (2/6) kegiatan ini diadakan diadakan di Kampung Kadomas Kabupaten Pandeglang.

Selain syukuran dan buka puasa bersama dengan seluruh pengurus Jangkar Bejo Provinsi Banten, kegiatan itu juga dibarengi dengan santunan anak yatim dan pembagian takjil kepada warga sekitar.

Pada kesempatan itu, Humaedi Ketua Jangkar Bejo Kabupaten Serang menyampaikan bahwa monen bulan puasa ini, dapat dimanfaatkan untuk saling menguatkan dalam membangun rasa persatuan dan kesatuan terutama di masyarakat.

“Pesta Demokrasi telah selesai, kini saatnya kita bersama-sama membangun bangsa ini, sekarang tidak ada lagi, 01 atau 02 yang ada sekarang adalah bangsa Indonesia”terang Humaedi.

Sementara itu, di tempat yang bersamaan, Ketua Jangkar Bejo Pandeglang Mohamad Robi berharap kepada Presiden terpilih Jokowi-Ma’aruf Amin ke depan agar bisa menuntaskan menuntaskan kemiskinan khususnya di Banten.

“Harapan saya, di periode kedua Jokowi ini, Di Banten sudah tidak ada lagi masyarakat yang miskin karena tidak bisa mengenyam pendidikan, akses kesehatan dan pendidikan”tutur Robi.

Dikatakan Robi, Jangkar bejo di kepemimpinan Jokowi yang kedua ini, akan ikut terlibat mengawal setiap program-progran pemerintah yang telah dijalakan agar bisa dirasakan oleh masyarakat. Menurut Robi salah satu yang harus kita kawal ialah tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS Mandiri yang masih belum tepat sasaran.

“Pokonya kita akan ikut kawal semua program pemerintah yang berpihak pada rakyat,”tungkas Robi.

Ketua Relawan Kesehatan Provinsi Banten Ucapkan Selamat Kepada Jokowi-Amin.

Ketua Relawan Kesehatan Provinsi Banten ROMLI (RKPB), mengucapkan selamat pada pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01 atas perolehan suara di berbagai lembaga survei.

Ketua relawan RKPB , Romli mengatakan perolehan dari berbagai lembaga survei (quick count) menunjukkan Jokowi-Maruf Amin unggul dari Prabowo-Sandiaga dengan perolehan 55-45 peresen.

“Saya ucapkan selamat pada pak Jokowi dan pak kiai Maruf Amin. Tapi, Saya juga hargai menunggu rekapitulasi KPU dan optimis 01 tetap unggul, karena antara quick count dan real count tak jauh beda,” katanya, Rabu (24/4/).

Menurut peria yang berbadan gemuk ini dia berharap sebagai ketua relawan kesehatan provinsi banten dan juga ketua relawan jaringan kerja rakyat bersama jokowi (Jangkar Bejo Pandeglang)”menginginkan di periode kedua ini Jokowi-Amin dapat menuntaskan kemiskinan di banten.

Kami melihat kemiskinan diprovinsi banten sudah sangat kronis dan saya berharap periode kedua ini jokowi-Amin bisa menuntaskan kemiskinan.

Biar suara jokowi-Amin kalah di banten saya yakin Jokowi-Amin akan memprioritaskan masalah kemiskinan.

Ketidakpastian Hukum Bagi Buruh Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Oleh: Musrianto

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) demi hukum beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) jika pelaksanaan dan atau penerapannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu, PKWT dapat juga beralih menjadi PKWTT sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.100/VI/2004 dan dapat terjadi bila:

  1. PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
  2. Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja.
  3. Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan.
  4. Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.
  5. Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap buruh dengan hubungan PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka hak-hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWTT.

Jika dilihat dari segi hukum perdata, KUHPerdata tidak memberikan pengertian signifikan mengenai pengertian PKWT, syarat dan jenis pekerjaan serta jeda waktu tunggu seperti dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans No. KEP.100/VI/2004. Dalam KUHPerdata hanya menjelaskan hubungan kerja yang memiliki waktu kerja dalam perjanjian. Apabila hubungan kerja tersebut bertentangan dengan kesepakatan dan undang-undang maka berubah menjadi PKWTT.

Dalam KUHPerdata istilah PKWT disebut dengan perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1603 g, Pasal 1603 h dan Pasal 1603 i. Pasal 1603 g menyebutkan bahwa:
“Jika lamanya suatu hubungan kerja tidak telah ditentukan dengan perjanjian atau reglemen maupun dengan suatu undang-undang, atau pula oleh kebiasaan, maka dianggaplah hubungan kerja itu sebagai dibuat perjanjian kerja waktu tidak tertentu”

Pasal 1603 h menyebutkan bahwa: “Pemberitahuan untuk mengakhiri hubungan kerja hanya boleh dilakukan menjelang hari terakhir dari tiap-tiap bulan penanggalan. Tiap janji dengan mana kiranya akan diberikan keleluasaan untuk menghentikan hubungan kerja menjelang hari, selainnya hari terakhir dari tiap-tiap bulan penanggalan adalah batal”.

Selanjutnya Pasal 1603 i menyebutkan bahwa: “Kecuali dalam hal yang ditentukan dalam kedua ayat yang berikut dari pasal ini, maka dalam hal menghentikan hubungan kerja harus paling sedikit diindahkan suatu tenggang waktu yang lamanya satu bulan. Dengan perjanjian yang dibuat tertulis atau reglemen, boleh ditentukan bahwa tenggang yang dimaksudkan dalam ayat yang lalu bagi si buruh dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama satu bulan, apabila hubungan kerja pada waktu penghentian itu sudah berlangsung selama paling sedikit dua tahun terus menerus. Tenggang waktu yang dimaksudkan dalam ayat ke satu, bagi si majikan diperpanjang berturut-turut dengan satu bulan, dua bulan atau tiga bulan, apabila pada waktu penghentian hubungan kerja telah berlangsung berturut-turut paling sedikit satu tahun tetapi kurang dari dua tahun. paling sedikit dua tahun tetapi kurang dari tiga tahun dan paling sedikit tiga tahun terus menerus. Tiap janji yang bertentangan dengan sesuatu ketentuan dari pasal ini, adalah batal”.

Perubahan PKWT menjadi PKWTT diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU/XII/2014 yaitu frasa “demi hukum” sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 59 ayat (7) merupakan suatu ketentuan Undang-undang mengenai perubahan status yang terjadi dengan sendirinya yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak dalam perjanjian perburuhan apabila terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Perubahan status dimaksud adalah dari PKWT menjadi PKWTT.

Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa PKWT demi hukum beralih menjadi PKWTT jika tidak memenuhi syarat objektif perjanjian, yaitu adanya pekerjaan dan pekerjaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menurut pasal 1265 KUHPerdata mengenai syarat batal, menyatakan bahwa:
“Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak penah terjadi perjanjian”.

Oleh karena itu, PKWT yang dilakukan bertentangan dengan Undang-undang maka demi hukum menjadi PKWTT. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan dari Pegawai Pemeriksaan Letenagakerjaan (PPK). PPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis. Kewenangan PPK diberikan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia. Pasal 2, yang dikutip berbunyi: “Menteri yang diserahi urusan perburuhan atau pegawai yang ditunjuk olehnya, menunjuk pegawai-pegawai yang diberi kewajiban menjalankan pengawasan perburuhan”.

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, berwenang melakukan pemeriksaan terhadap tindak penyimpangan/pelanggaran norma Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tidak mengandung unsur tindak pidana, dan menerbitkan nota pemeriksaan serta nota penetapan tertulis yang memerintahkan kepada pengusaha/majikan untuk melaksanakan ketentuan norma dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pegawai pengawas ketenagakerjaan bertugas menjamin pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan langsung ke dalam perusahaan, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Pengawasan Perburuhan, yang hasil pemeriksaannya berupa Nota yang bersifat perintah dan bersifat final, karena merupakan Penetapan Pejabat Tata Usaha Negara.

Selain itu, pengawasan ketenagakerjaan merupakan kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan (Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Pengawasan ketenagakerjaan bersifat independen, harus berada di bawah supervisi dan kontrol pemerintah pusat. Fungsi Pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan UndangUndang No. 21 Tahun 2003 Tentang Ratifikasi dari Konvensi ILO No. 81 harus :

  1. Menjamin penegakkan hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan tenaga kerja dan peraturan yang menyangkut waktu kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan serta kesejahteraan, tenaga kerja anak serta orang muda dan masalah-masalah lain yang terkait;
  2. Memberikan informasi tentang masalah-masalah teknis kepada pengusaha dan pekerja/buruh mengenai cara yang paling efektif untuk mentaati peraturan perundang-undangan;
  3. Memberitahukan kepada pemerintah mengenai terjadinya penyimpanganatau penyalahgunaan yang secara khusus tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    Berdasarkan fungsi pertama dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan berwenang memberikan nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran (dalam bentuk belum atau tidak dilaksanakannya) norma Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nota PPK ini sebagai produk hukum untuk memberikan perlindungan kepada pekerja. Oleh karena itu, kewenangan itu harus dijalankan secara independen di bawah control pemerintah pusat, (fakta di bawah control pemerintah daerah)

Selanjutnya mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07 Tahun 2014, secara umum dapat dipahami bahwa terhadap Nota Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan mengenai status hubungan kerja dapat dimintakan/dimohonkan Pengesahannya kepada Pengadilan Negeri.

Atas pengesahan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri, kemudian banyak muncul pertanyaan apakah pengesahan dimaksud memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan Majelis Hakim dan bersifat final…?

Untuk dapat mengetahui apakah pengesahan sebagaimana dimaksud memiliki kekuatan hukum yang sama atau tidak dengan keputusan majelis hakim, kita dapat melihatnya Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diganti dengan UU No. 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena Pengesahan Nota Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sifatnya adalah PERMOHONAN, maka selanjutnya diuraikan sebagai berikut ini:

Secara yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Istilah permohonan dapat juga disebut dengan gugatan voluntair yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.

Ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

  1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (for the benefit of one party only);
  2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without dispute or differences with another party);
  3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (ex-parte).
    Landasan hukum permohonan atau gugatan voluntair merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (“UU 14/1970”). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi contentiosa yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara voluntair.

Proses pemeriksaan permohonan di pengadilan dilakukan secara ex-parte yang bersifat sederhana yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon dan tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan. Setelah permohonan diperiksa, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan (beschikking ; decree). Bentuk ini membedakan penyelesaian yang dijatuhkan pengadilan dalan gugatan contentiosa, karena dalam gugatan contentiosa yang bersifat partai, penyelesaian yang dijatuhkan berbentuk putusan atau vonis (award).

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat kita pahami bahwa terhadap Pengesahan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan merupakan sebuah penetapan yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap serta mengikat. Tidak saja terbatas pada kekuatan hukum tetap serta sifatnya yang mengikat, namun juga memiliki akibat hukum.

Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07 Tahun 2014, pelaksanaannya tampak diakomodir oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dalam bentuk Perarutan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa pasal yang menyinggung tentang Pemeriksaan Khusus dan atau Nota Pemeriksaan Khusus. Yaitu diantaranya Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (18), Bagian Ketiga Pemeriksaan Pasal 20 ayat (1) huruf c, Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 25, Bagian Keempat; Nota Pemeriksaan Pasal 30 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Namun dari sekian Bab dan Pasal sebagaimana tersebut diatas, ternyata pada prakteknya masih terdapat persoalan. Setidaknya pada pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah;

  1. Bagaimana memastikan pelaksanaan Nota Pemeriksaan Khusus yang telah mendapatkan pengesahan dari pengadilan negeri;
  2. Berapa kali dan atau berapa lama penggilan-panggilan dinas dilakukan; dan
  3. Bagaimana selanjutnya setelah Pengawas Ketenagakerjaan melaporkan kepada Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, jika Nota Pemeriksaan Khusus tetap tidak dipatuhi.

Dari ke 3 (tiga) point pertanyaan tersebut diatas, tentunya nampak adanya ketidakpastian hukum, yang dapat merugikan pihak-pihak yang tengah mencari keadilan terutama kaum buruh yang menginginkan kepastian status hubungan kerjanya.

Masalah tersebut benar-benar terjadi dilapangan. Setidaknya ada beberapa perkara yang sampai dengan saat ini tidak diketahui kejelasan tindakan selanjutnya, baik oleh Pengawas Ketenagakerjaan maupun oleh Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.

Untuk mengatasi adanya ketidakpastian hukum dan atau kekosongan hukum tersebut, sangat diperlukan peraturan lebih lanjut untuk memberikan penegasan-penegasan atas tidak dipatuhinya Nota Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud.

Namun demikian sesungguhnya Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan dapat menggunakan hak diskresi-nya, guna mengatasi kekosongan hukum atau dalam rangka memberikan kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain;

  1. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk Pasal 22 ayat (2) dan penjelasan:
    a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
    b. mengisi kekosongan hukum;
    c. memberikan kepastian hukum; dan
    d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak politik.
  2. Diskresi pejabat pemerintahan meliputi (Pasal 23):
    a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
    b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
    c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
    d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Akan tetapi kewengan untuk menggunakan diskresi tersebut, kembali kepada pejabat itu sendiri apakah hendak digunakan atau tidak. Namun dalam rangka penegakan hukum, seharusnya hak dan kewenangan tersebut digunakan sebagai bentuk implementasi dari sebuah negara yang menjunjung supremasi hukum dan dalam rangka memberikan perlindungan serta memenuhi rasa keadilan bagi kaum buruh.

Penulis adalah Pengurus Pusat Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)

Editor: Irman