Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT)

Syukuran Kemenangan Jokowi, Relawan Bagikan Takjil dan Santunan Anak Yatim

BANTEN-Dewan Pimpinan Wilayah Jangkar Bojo Jokowi Provinsi Banten mengadakan buka bersama dan syukuran atas kemenangan Jokowi dalam pemilu, (2/6) kegiatan ini diadakan diadakan di Kampung Kadomas Kabupaten Pandeglang.

Selain syukuran dan buka puasa bersama dengan seluruh pengurus Jangkar Bejo Provinsi Banten, kegiatan itu juga dibarengi dengan santunan anak yatim dan pembagian takjil kepada warga sekitar.

Pada kesempatan itu, Humaedi Ketua Jangkar Bejo Kabupaten Serang menyampaikan bahwa monen bulan puasa ini, dapat dimanfaatkan untuk saling menguatkan dalam membangun rasa persatuan dan kesatuan terutama di masyarakat.

“Pesta Demokrasi telah selesai, kini saatnya kita bersama-sama membangun bangsa ini, sekarang tidak ada lagi, 01 atau 02 yang ada sekarang adalah bangsa Indonesia”terang Humaedi.

Sementara itu, di tempat yang bersamaan, Ketua Jangkar Bejo Pandeglang Mohamad Robi berharap kepada Presiden terpilih Jokowi-Ma’aruf Amin ke depan agar bisa menuntaskan menuntaskan kemiskinan khususnya di Banten.

“Harapan saya, di periode kedua Jokowi ini, Di Banten sudah tidak ada lagi masyarakat yang miskin karena tidak bisa mengenyam pendidikan, akses kesehatan dan pendidikan”tutur Robi.

Dikatakan Robi, Jangkar bejo di kepemimpinan Jokowi yang kedua ini, akan ikut terlibat mengawal setiap program-progran pemerintah yang telah dijalakan agar bisa dirasakan oleh masyarakat. Menurut Robi salah satu yang harus kita kawal ialah tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS Mandiri yang masih belum tepat sasaran.

“Pokonya kita akan ikut kawal semua program pemerintah yang berpihak pada rakyat,”tungkas Robi.

Lewat Buka Bersama, Abdi Rakyat Bangun Silaturahmi dan Perkuat Persaudaraan

JAKARTA – Ratusan Relawan Abdi Rakyat (AR) menggelar buka puasa bersama sekalian meresmikan Sekertariat baru, Sabtu (26/5). Tujuan buka bersama tersebut untuk menjalin silaturahmi diantara Abdi Rakyat, Masyarakat dan Pemerintah, kegiatan itu dilaksanakan di Sekertariat Abdi Rakyat Jalan Harapan Mulya Dua, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dalam buka puasa itu juga dihadiri pengrus Abdi Rakyat, Sekertaris Kota Bagian Kesra, Camat Kemayoran, Lurah Harapan Mulya dan Seluruh warga yang ada di lingkungan Harapan Mulya.

Dalam Sambutanya Ketua Umum Abdi Rakyat, Muhamad Huda mengatakan dirinya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pengurus maupun anggota Abdi Rakyat seluruh DKI Jakarta yang telah hadir.

Dikatakan Huda, Abdi rakyat merupakan salah satu ormas yang berhasil mendudukan Gubernur Anies Baswedan pada saat pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 lau. Huda menjelaskan selama ini Abdi rakyat kerap kali mengadvokasi masyarakat di DKI Jakarta yang terkena gusuran.

Menurut Huda, Saat ini Abdi Rakyat diberikan tugas oleh Gubernur untuk mengawal pemerintahan DKI dalam melakukan penataan kampung lewat pergub nomor 90,”Ada beberapa kampung yang sedang kita tata, salah satunya yaitu kampung yang guji baru. Abdi Rakyat akan memastikan program-program Gubernur DKI agar bisa diterima oleh masyarakat, “terang Huda.

Dalam kesempatan itu, Huda meminta kepada masyarakat agar aktif memberikan masukan kepada pemerintah supaya bisa berjalan dengan baik.

“Tolong sampaikan kalau memang ada yang harus diperbaiki dan dievaluasi oleh pemerintah DKI. Kami siap untuk menjadi penghubung dalam menyampaikan pesan-pesan masyarakat,”tegas Huda.

Sementara, itu Camat Kemayoran Asep Mulyaman sangat mengapresiasi dengan hadirnya Organisasi Abdi Rakyat di Wilayahnya, dia berharap Abdi Rakyat bisa menjadi jembatan untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasi warga di lingkunganya.

“Mari kita bersama sama memajukan DKI sesuai visinya Gubernur, yaitu maju kotanya bahagia warganya, semoga Abdi Rakyat bisa menjadi sahabat masyarakat dan pemerintah” Tungkas Asep.

Lamban Di Tangani , Korban Kebakaran: Masa Jual Celana Dalam Tuk Bangun Rumah.

PANDEGLANG – Paskah kebakaran yang menelan dua korban jiwa, keluarga korban mengatakan, bahwa ia tidak memiliki apa-apa lagi, begitu juga untuk hidup hari-harinya saja susah.

Demikian disampaikan Andri warga Pasir Pendey RT03/07, Desa Cililitan, Kecamatan Pucung, Pandeglang, Banten, saat ditemui di rumahnya.

“Kami sudah tidak punya apa-apa lagi untuk hidup sehari-hari saja susah, ditambah lagi sekarang kami sudah tidak memiliki tempat tinggal,” kata Andri.

Lanjutnya, semua keluarga dekatnya sudah mengumpulkan bantuan sedikit, tapi itu kata Andri cuma cukup untuk makan. Ia juga mengatakan, masa iya harus jual celana dalam.

“Saya sudah coba mengajukan kepada pemerintah Desa Cililitan, hanya kata Kepada Desa Arif Riva’i, pengajuan sudah di ajukan Kepada Dinas Sosial Kecamatan Picung melalui Rohadi,” ungkap Andri.

Sambung Andri, hari kedua pasca kebakaran ia juga telah dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Pendeglang, Banten, hanya berupa pakaian dan makanan. Namun sampai sekarang ujar Andri, dia belum mendapatkan respon terkait bantuan pemerintah untuk membangun rumahnya kembali meski tidak seperti semula.

“Sekarang kami tinggal dari rumah tetangga ke tetangga, berpindah-pindah, saya bingun minta bantuan kepada siapa lagi kalau bukan dengan pemerintah Pandeglang,” ujarnya.

Andri juga menambahkan, selain pemkab ia juga berharap kepada pemerintah Provinsi Banten maupun pusat untuk dapat membantunya.

“Saya berharap kepada Bapak Gubernur Banten mengintruksikan dinas sosial provinsi Banten untuk membantu kami, sekarang kami makan satu hari dengan Indomie rebus,” tutupnya.

Sementara itu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Rohadi menyampaikan, bahwa perlu proses terkait bantuan anggaran pemerintah, namun kata dia, itupun jika ada anggarannya.

“Yang kena kebakaran dan angin puting beliung bukan hanya satu, dan saya tidak bisa menjanjikan adanya bantuan pembangunan, tugas saya hanya buat proposal dan mengusulkan saja melalui dinas terkait,” pungkasnya saat dimintai konfirmasi oleh tim pantaunusantara Pandeglang, Selasa (7/5/2019).

Penulis : M. Rohim.

SEKDA TEKANKAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA HARUS EFEKTIF DAN TRANSPARAN

Pandeglang – Sekretaris Daerah Pery Hasanudin menegaskan pelaksanaan pengadaan barang jasa di Kabupaten Pandeglang harus transparan dan akuntabel dan dapat di pertanggung jawabkan, sehingga bisa menghasilkan program pembangunan yang berkualitas bagi masyarakat, ungkap Pery saat memberikan arahan kepada para peserta Sosialisasi Peraturan LKPP Nomor 09 tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa di Hotel S’Rizki, Rabu (24/4)

Ia menambahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang efektif, ada beberapa hal yang harus di perhatikan, “yaitu adanya sistem pengawasan untuk penegakan aturan, sehingga mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, “Ungkapnya .

Lanjutnya Ia mengatakan pengadaan barang dan jasa sifatnya stretegis, maka dari itu seluruh pelaksana kegiatan barang dan jasa dapat memahami proses pengadaan barang dan jasa, “jadwal pelaksanaan kegiatan ditepati dan kualitas pelaksanaan kegiatanya harus diperhatikan, sehingga pengadaan barang dan jasa pelaksanaanya kegiatanya melalui tahapan dan mekanisme yang ada, sehingga output dari program dan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan dan tepat sasaran”, tutupnya.

Sementara itu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Iim Ubaedi mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan SDM bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa di masing-masing OPD, agar proses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku,
“Oleh karena itu melalui sosialisasi ini, pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang efektif transparan dan akuntabel, sesuai dengan Dasar Hukum Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa”, Ungkapnya .

Kegiatan Sosialisasi Peraturan LKPP Nomor 09 tahun 2019 pedoman pelaksanaan barang dan jasa di ikuti para Camat, Lurah dan para operator di 35 Kecamatan dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Advokasi dan penyelesaian wilayah 2 Lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP).